BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung, Sjachroedin Z.P. meminta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) secepatnya terjun ke lapangan guna mengawasi harga bahan pokok dan spaerpart kendaraan bermotor yang sudah terlanjur naik di pasaran. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari rencana pemerintah pusat untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara, pemerintah menunda kenaikan harga BBM tersebut.
’’Diskoperindag harus memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi naiknya harga sparepart dan kebutuhan poko di pasaran. Misalnya dengan melakukan inspeksi mendadak ke berbagai pasar. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan bahan pokok dan sparepart yang sudah naik di pasaran,’’ tegas orang nomor satu di lingkungan Pemprov Lampung ini kemarin. (2/4)
Gubernur memaparkan, jika sewaktu-waktu harga minyak dunia naik, maka pemerintah pusat mempunyai wewenang penuh untuk menaikan harga BBM. Hal ini didasarkan pada perubahan pasal yang di godok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat sidang paripurna beberapa waktu yang lalu.
’’Walaupun harga BBM tidak jadi naik, tetapi kan ini tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu pemerintah pusat menaikan harga BBM. Itu semua didasarkan pada hasil rapat paripurna DPRRI beberapa hari yang lalu,’’ terangnya.
Hasil rapat tersebut menghasilkan keputusan yang masih memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menaikan harga BBM, hanya pasalnya saja yang berubah. Oleh sebab itulah Pemprov harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu pemerintah pusat menaikan harga BBM. Misalnya Dinas Perhubungan memberikan subsidi tarif angkutan pada masyarakat Lampung, Dinas Koperasi dan Perdagangan mengadakan bazar pasar murah untuk masyarakat kurang mampu. (lan/een)
